Para pembaca yang budiman,
Pada bagian ini kami ingin mengajak anda untuk
mencermati dan menghitung bersama dampak dari perubahan pola pikir pada salah
satu jenis kegiatan yang dilakukan aparatur. Sebut saja kegiatan ini
adalah seremonial pembukaan acara diklat “X” pada Direktorat Jenderal “Y” pada
Kementerian “Z”. Lazimnya pada sebuah seremonial pembukaan suatu diklat,
terdapat beberapa item yang membutuhkankan dukungan pembiayaan, yaitu :
NO
|
URAIAN
|
KUANTITAS
|
BIAYA SATUAN
|
TOTAL BIAYA (Rp)
|
HONOR
|
||||
1.
|
Honor
Pejabat yang meresmikan pembukaan (Deputy/Eselon I)
|
1
|
5.000.000,-
|
5.000.000,-
|
2.
|
Honor
Pejabat Undangan (Kapus/Direktur/Eselon II)
|
4
|
2.000.000,-
|
8.000.000,-
|
3.
|
Honor
Pejabat Undangan (Kabag/Kabid/EselonIII)
|
16
|
300.000.-
|
4.800.000,-
|
4.
|
Honor
Pejabat Undangan (Kasi/Kasubid/Kasubag/EselonIV)
|
48
|
150.000,-
|
7.200.000,-
|
KONSUMSI
|
||||
5.
|
Snack Tamu
Undangan VIP (Eselon I & II)
|
5
|
50.000,-
|
250.000,-
|
6.
|
Snack Tamu
Undangan Biasa (eselon III & IV)
|
64
|
10.000,-
|
640.000,-
|
Snack Tamu
lainnya (supir, ajudan)
|
5
|
10.000,-
|
50.000,-
|
|
7.
|
Teh, Kopi,
Gula
|
74
|
2.500.-
|
185.000,-
|
LAIN-LAIN
|
||||
8.
|
Pengganti
bensin mobil pejabat (eselon I,II)
|
5
|
500.000,-
|
2.500.000,-
|
9.
|
Uang saku
ajudan (eselon I,II)
|
5
|
200.000,-
|
1.000.000,-
|
10.
|
Uang saku
supir (eselon I,II)
|
5
|
50.000,-
|
250.000,-
|
11.
|
Lain-lain
|
125.000,-
|
125.000,-
|
|
TOTAL
|
30.000.000,-
|
Para pembaca yang budiman, komponen biaya sebesar Rp
30 juta,- diatas adalah biaya dari satu kali penyelenggaraan diklat, dari satu
kedeputian/direktorat jenderal, pada satu kementerian. Bila dalam setahun
satu kedeputian/direktorat jenderal memiliki 100 program diklat, maka untuk
biaya seremoni pembukaan diklat saja telah menghabiskan Rp 30 juta x 100 = Rp 3
milyar. Bila satu kementerian terdiri dari 4 kedeputian/direktorat
jenderal, maka biaya tadi menjadi Rp 3 miyar x 4 = Rp 12 milyar. Dan ini
sekali lagi hanya biaya untuk seremoni pembukaan diklat, yang sebenarnya tidak
ada hubungan langsung dengan kualitas sebuah penyelenggaraan diklat.
Para pembaca yang budiman,
Mari kita lanjutkan perhitungan di atas!
Bila satu kementerian menyedot dana untuk seremoni pembukaan diklat sebesar Rp
12 milyar dalam setahun, maka :
a. Berapa biaya untuk seluruh
kementerian dan lembaga yang ada ?
b. Bila biaya di atas jumlahnya
kira-kira sama dengan penyelenggaraan diklat di sebuah provinsi/kabupaten/kota,
maka berapa biaya yang akan timbul dari penyelenggaraan diklat di lebih dari
400 daerah otonom di seluruh Indonesia?
c. Bila pembukaannya dilakukan oleh
gubernur, atau bupati, atau walikota, maka bisa dipastikan biaya akan makin
membengkak, karena seluruh kepala dinas harus hadir, yang berarti harus ada
alokasi untuk membayar biaya kehadiran para kepala dinas tersebut. Belum
lagi protokoler pengawalan yang melibatkan lebih banyak lagi orang, yang harus disiapkan
uang saku, uang transport, uang bensin, dan uang-uang lainnya.
Maka bisa
dibayangkan, betapa besarnya uang negara harus dikeluarkan hanya untuk acara
yang seperti ini.
Para pembaca yang budiman,
Semua biaya di atas barulah yang kentara bersifat uang
keras. Bagaimana dengan biaya tidak langsung yang timbul akibat dari
ditinggalkannya pelayanan kepada masyarakat, yang terjadi karena pejabat yang
terkait harus turut hadir dalam acara seremonial tersebut?
Dari uraian ini mungkin kita baru tersadar, betapa
besarnya pemborosan keuangan negara, hanya untuk sebuah penyelenggaraan
seremonial pembukaan diklat.
Sekiranya pembukaan diklat cukup dilakukan oleh
seorang pejabat pembuka, misalnya seorang pejabat eselon I atau eselon II (plus
supir), maka dapat dibayangkan betapa besar efisiensi yang bisa dilakukan.
Dari contoh kasus ini, maka anda sekarang bisa
memahami, bahwa perubahan pola pikir akan membawa dampak yang sangat luar
biasa terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Dana-dana yang bisa dihemat dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih
bermanfaat, misalnya untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan
kerja, perbaikan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dan
seterusnya. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar